Telukkuantan, riau99.net — Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat kinerja positif dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2025. Hingga akhir Desember 2025, realisasi PAD mencapai Rp179,25 miliar.
Angka tersebut setara dengan 74,60 persen dari target PAD pada APBD murni 2025 sebesar Rp240,28 miliar. Sementara jika mengacu pada target PAD perubahan 2025 senilai Rp280,36 miliar, realisasi yang dicapai berada di kisaran 63,94 persen.
Meski belum sepenuhnya memenuhi target, capaian PAD 2025 dinilai jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024 lalu, PAD Kuansing hanya terealisasi sebesar Rp119,8 miliar dari target Rp170,63 miliar.
Bapenda Kuansing, Masrul Hakim, mengatakan tren peningkatan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah desa dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Alhamdulillah, sepanjang 2025 terlihat tren yang cukup positif. Kami juga mulai menjangkau potensi-potensi baru yang sebelumnya belum tergarap secara maksimal,” ujar Masrul Hakim, Jumat (2/1/2026).
Sejumlah komponen PAD tercatat mengalami peningkatan signifikan. Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi Rp8,9 miliar atau 59,71 persen dari target Rp15 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai Rp6,4 miliar atau 57,29 persen dari target Rp11 miliar.
Sementara itu
itu, penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat Rp25,7 miliar atau 81,08 persen dari target Rp31,7 miliar. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi Rp18,1 miliar atau 55,24 persen dari target Rp32,7 miliar.
Kinerja positif juga terlihat dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Teluk Kuantan yang hampir memenuhi target, dengan realisasi Rp63,7 miliar dari target Rp65 miliar.
Masrul menegaskan, Bapenda Kuansing akan terus memperkuat strategi optimalisasi PAD pada 2026 dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor jasa parkir perusahaan dan pajak air tanah.
“Upaya optimalisasi akan terus kami lakukan di 2026 agar target pendapatan daerah bisa tercapai dengan lebih maksimal,” pungkasnya.
